Menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pendapatan dari cukai hasil tembakau mencapai Rp188,8 triliun pada tahun 2021, meningkat sekitar 157% dalam satu dekade.
Pada tahun 2022, pendapatan negara dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp185,1 triliun hingga Juli 2022, mengalami pertumbuhan sekitar 31% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa setoran kepabeanan dan cukai terus meningkat secara konsisten, bahkan selama pandemi.
Penyederhanaan Cukai Rokok
Wahyu Sanjaya berpendapat bahwa untuk meningkatkan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau, perlu dilakukan penyederhanaan tarif cukai rokok.
Ini juga merupakan langkah untuk mengurangi jumlah perokok dengan menjaga harga rokok agar tidak terlalu terjangkau.
Selain itu, pencegahan peredaran rokok ilegal, terutama yang tidak memiliki nomor seri cukai, juga menjadi perhatian penting dalam meningkatkan pendapatan negara.
Problematika Cukai Rokok di Indonesia
Meskipun rokok berkontribusi signifikan pada pendapatan negara, perlu diingat bahwa rokok juga membawa dampak negatif pada kesehatan masyarakat.
Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, biaya kesehatan akibat merokok mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.
Sebagian besar subsidi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) digunakan untuk pembiayaan perawatan akibat penyakit yang disebabkan oleh merokok, seperti penyakit jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal.
Dengan begitu, meskipun rokok menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara, pemerintah juga dihadapkan pada dilema terkait dampak kesehatan yang muncul akibat konsumsi rokok.
Itu merupakan tantangan kompleks yang harus diatasi dengan kebijakan yang bijak untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.