PANDE.co.id - Petani kecil dan petani gurem di Indonesia telah lama terpinggirkan, bahkan sejak di masa pendudukan kolonial.
Berdasarkan keterangan pada sebuah buku berjudul 'Jejak Pangan,' kondisi ini semakin parah dengan kebijakan pemerintah yang mengundang investor asing dengan menawarkan upah tenaga kerja yang sangat rendah.
Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Sektor Pangan
Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga daya tarik investasi, namun siapa sangka ternyata dampaknya sangat merugikan petani kecil dan gurem.
Memang upah buruh yang rendah sudah semestinya diimbangi dengan harga pangan yang murah.
Setiap kali harga pangan, terutama beras, naik sedikit, pemerintah segera merespons dengan program operasi pasar untuk menekan harga.
Akibatnya, kesejahteraan petani tidak pernah mengalami peningkatan yang signifikan.
Mayoritas Petani Masih Hidup Di Bawah Garis Kemiskinan
Kemiskinan di Indonesia tetap saja tinggi, dengan lebih dari 13% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.
Sekitar 60% dari mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan adalah masyarakat desa yang mayoritas berprofesi sebagai petani.
Upaya pemerintah untuk menekan inflasi dan menjaga kepastian usaha di dalam negeri seringkali dilakukan dengan cara menekan harga pangan.
Karena dengan kondisi porsi pendapatan masyarakat yang besar untuk kebutuhan pangan, maka harga pangan menjadi faktor penting dalam pembentukan inflasi.
Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menekan harga pangan seperti impor beras, operasi pasar, dan program beras miskin.
