BLITAR, PANDE.co.id - Kurikulum Merdeka, yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), membawa istilah baru yang menggugah, yakni P5.
Berdasarkan Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dari Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, P5 dalam Kurikulum Merdeka adalah projek lintas disiplin ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat maupun berbasis masalah di lingkungan sekolah.
Konsep ini menjadi pilar penting yang harus dijalankan oleh setiap sekolah yang mengadopsi Kurikulum Merdeka.
Bagaimana P5 ini diimplementasikan?
Salah satu contohnya dapat ditemukan di SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Blitar, yang telah menjalankan tema menarik yaitu "Suara Demokrasi".
Kegiatan P5 di sekolah ini tidak hanya sekadar rutinitas, tetapi menjadi medan untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam diri setiap individu siswa.
Dalam konteks ini, Suara Demokrasi diangkat sebagai tema utama, dengan harapan mampu membentuk jiwa demokrasi yang kuat di kalangan peserta didik.
Kegiatan dimulai dengan serangkaian materi tentang proses pemilihan umum (pemilu) di Indonesia.
Yang dijalankan pertama adalah materi tentang pemilu yang dilaksanakan di Indonesia dan mengambil kajian setelah Reformasi.
Masa reformasi yang dimaksud adalah yang dimulai dari pemilu 1999, 2004, 2009, 2014 dan 2019.
Melalui kajian yang mendalam dari 5 periode pemilu, siswa diarahkan untuk menganalisis perbedaan dan perkembangan yang terjadi dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.
Tahap selanjutnya membawa siswa ke ranah praktis, di mana mereka membentuk partai politik sesuai dengan kelas masing-masing; PFS (Partai Farmasi Serikat), PFB (Partai Farmasi Bersatu), PKT (Partai Kebangkitan TLM), PAP (Partai Asper Perjuangan) dan PAS (Partai Asper Sejahtera).
Dalam formasi partai tersebut, mereka menentukan struktur kepemimpinan seperti ketua, sekretaris jenderal, bendahara, dan lainnya.
Langkah ini memberi mereka pemahaman yang lebih dalam tentang proses politik di tingkat yang lebih mikro.
