PANDE.co.id - 'Kuburan' masal Pers Indonesia menjadi pemandangan memalukan bagi perjalanan sejarah Pers Indonesia.
Betapa tidak, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendri Bangun yang terlibat dugaan korupsi dan penggelapan uang rakyat dari anggaran BUMN, nyaris tak tersentuh media mainstream nasional dan jaringan media terverifikasi Dewan Pers.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang tidak pernah memerintahkan dan mengintervensi secara terang-terangan terhadap lembaga peradilan, terus saja menjadi target serangan media nasional dan media jaringan konstituen Dewan Pers hingga hari ini.
Media nasional terus membombardir pemberitaan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi yang merevisi usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Kini, giliran Mahkamah Agung yang 'dipreteli' media karena merevisi batas usia pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Media nasional membangun opini secara terang-terangan bahwa Presiden Joko Widodo berada di balik semua ini.
Pengamat dan tokoh oposisi dieksploitasi untuk menyerang Presiden dan keluarganya demi menaikkan rating media dan pundi-pundi income perusahaan pers nasional, termasuk kepentingan politik para pemilik media mainstream.
Presiden dan keluarganya terus-menerus menjadi sasaran isu politik dinasti.
Demi keseimbangan berita isu dinasti politik, media nasional pun begitu gagah berani mengeksploitasi berita kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung RI.
Lihat saja gemerlapnya pemberitaan tentang kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah, Tbk. tahun 2015-2022 dengan jumlah kerugian negara mencapai Rp 300 triliun, yang melibatkan suami seorang artis terkenal.
Akibatnya, seluruh negeri pun bergosip miring terkait kasus ini.
Sayangnya, hingar-bingar isu politik dinasti yang menyerang Presiden Jokowi dan sederet kasus korupsi dengan kerugian negara triliunan rupiah, ternyata tak berlaku bagi petinggi organisasi PWI.
Media seolah bungkam dan pura-pura amnesia demi melindungi 'peternak koruptor' PWI.
Dalam kasus dugaan korupsi dan penggelapan uang rakyat oleh Ketua PWI Hendri Bangun Cs., kehadiran media nasional dan media terverifikasi Dewan Pers menghilang bak ditelan bumi.
