"Kami merekomendasikan agar cukup menggunakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh RT/RW. Dukcapil juga perlu bekerja sama dengan pengelola untuk mendapatkan data warga yang berada di hunian vertikal dan ber-KTP DKI," jelas Simon.
Masalah lainnya yang diangkat adalah terkait data KIA anak yang dinonaktifkan sementara identitas orangtuanya masih aktif, yang berdampak pada PPDB.
Simon mengusulkan agar dilakukan query data untuk mengecek seberapa banyak anak yang berpotensi terhambat pendaftaran PPDB-nya akibat kekeliruan update data ini.
Ia juga menekankan bahwa warga DKI yang mungkin tinggal di luar Jakarta tetapi masih memiliki aset aktif di DKI Jakarta sebaiknya dikecualikan dari program ini.
Saat ini, Dukcapil memiliki beberapa kanal pengaduan dengan tiga nomor WA dan tiga nomor Telegram.
Simon merekomendasikan dibuatkan nomor tunggal pengaduan dengan beberapa kanal yang disesuaikan dengan kebutuhan, memanfaatkan teknologi AI untuk pertanyaan dan informasi yang bersifat umum, serta menyediakan agen yang akan menerima chat aduan warga.
Dengan semua masukan konstruktif ini, Fraksi PSI berharap Dinas Dukcapil dapat meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan di Jakarta dan memastikan program penataan data kependudukan berjalan efektif tanpa merugikan warga.
Simon menutup pertemuan dengan harapan bahwa perbaikan ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta.
