Hal tersebut Justin suarakan agar para pelaku dapat berpikir dua kali sebelum terlibat dalam aksi tawuran.
Dan supaya para anggota keluarga pun juga lebih preventif dalam memantau pergerakan sosial keluarganya, agar tidak merugikan seluruh anggota keluarga karena bansosnya dicabut semua.
"Sanksi tegas ini diharapkan membuat pelaku tawuran berpikir dua kali sebelum terlibat dalam aksi kekerasan di Jakarta," tutur Justin.
"Karena konsekuensinya tidak hanya kepada pelaku semata, tapi juga keluarganya," lanjutnya.
"Bahkan kalau perlu keluarga tersebut di blacklist dari seluruh bentuk pengajuan bantuan," ia menambahkan.
Justin juga menekankan tentang pentingnya peran keluarga dan orang tua dalam memantau serta membimbing perilaku anggota keluarga mereka, baik di dalam maupun di luar rumah.
"Peran keluarga sangat penting dalam mencegah anak-anak terlibat dalam tawuran, karena keluarga adalah tempat pendidikan pertama dan terdekat" kata anggota DPRD DKI Jakarta itu.
Perlunya Pengawasan Intensif Dari Kepolisian Pada Titik-titik Rawan Tawuran
Selain itu, Justin juga mendorong pihak aparat kepolisian untuk lebih giat lagi dalam melakukan patroli di titik-titik rawan tawuran.
Serta meringkus dan menindak tegas para pelaku tawuran, tidak lagi hanya sekadar didamaikan dan penyelesaian di atas meterai.
Justin mengingatkan perlunya pengawasan intensif dari pihak kepolisian yang semata-mata demi mewujudkan rasa aman bagi masyarakat.
"Kita perlu pengawasan yang lebih intensif dari pihak kepolisian di area-area yang sering terjadi tawuran untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat," ujar Justin.
PSI Dorong DPRD DKI Jakarta Revisi Perda Tentang Ketertiban Umum
Kemudian, Justin pun mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar DPRD DKI Jakarta segera me-revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.
