PANDE.co.id - Dalam rangka Kunjungan Kerja Spesifik ke Bandar Lampung, Komisi VII DPR RI melaksanakan Focuss Group Discussion (FGD) bersama PT Bukit Asam.
Anggota Komisi VII, Nasril Bahar, mengungkapkan kekhawatirannya terkait tumpukan 10 juta ton batubara di tambang yang belum dapat terangkut akibat kurangnya moda transportasi.
Nasril Bahar menyoroti pentingnya dukungan Pemerintah untuk menangani masalah ini.
Dalam pandangannya, sinergi antara Pemerintah, swasta, dan BUMN perlu dibangun.
Melalui kerjasama ini, diharapkan dapat ditemukan solusi terbaik untuk PT Bukit Asam.
"Kita perlu mencari solusi bagaimana bentuk sinergi yang harus dibangun, baik dengan Pemerintah, swasta, sesama BUMN, dan sebagainya. Ini akan menjadi fokus kita ke depan untuk mencari solusi terbaik bagi PT. BA," ujar Nasril Bahar.
Selain itu, Nasril Bahar juga menyoroti isu transisi energi.
Dia menekankan bahwa PT Bukit Asam harus mencari alternatif untuk beralih dari energi fosil ke energi hijau.
Menurutnya, transformasi ini bukanlah hal baru dan dapat mengambil contoh dari negara-negara yang telah berhasil mengelola energi hijau, seperti Amerika dan Afrika.
"Transformasi bisnis ini bukan barang baru lagi yang harus kita ciptakan, tetapi bagaimana kita bisa meniru DME-DME yang sudah berhasil di Amerika dan di Afrika. Kita perlu memberikan dukungan kepada PT Bukit Asam dalam menjalankan aksi nyata untuk mencapai tujuan ini," tambahnya.
Perlu dicatat bahwa saat ini, PT Bukit Asam masih mencari investor pengganti setelah mundurnya perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat dari proyek gasifikasi batubara menjadi dimethyl ether (DME).
Direktur Utama PTBA, Arsal Ismail, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan negosiasi dengan calon investor untuk menggantikan peran yang ditinggalkan oleh perusahaan tersebut.