JAKARTA, PANDE.co.id - Pengamat Politik dari FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah, menyatakan bahwa siapapun yang terpilih jadi presiden menjelang pengumuman Pemilihan Umum (Pemilu), yang terpenting adalah penguatan oposisi di parlemen.
"Siapapun Presiden yang dinyatakan menang oleh KPU, Indonesia butuh oposisi di parlemen yang kuat demi mencegah korupsi kekuasaan terjadi", ujar Insan dalam sambungan telepon, Selasa, 19 Maret 2024.
Menurut Insan, selama ini parpol yang kalah cenderung menghindari oposisi karena tidak ingin kehilangan akses terhadap kekuasaan dan kapital.
Insan menyebut sangat sedikit partai politik yang memutuskan untuk beroposisi dengan pemerintah dan bertindak mengawasi kekuasaan.
“Banyak parpol yang takut kehilangan akses kekuasaan dan kapital", Imbuhnya.
Insan menambahkan, dalam konteks sistem presidensil, memang dibutuhkan partai pendukung pemerintah yang kuat agar pemerintah mudah melaksanakan kebijakan.
Namun, menurutnya, selama ini persentase oposisi terlalu sedikit, yakni di bawah 40 persen, sehingga kebijakan yang disetujui parlemen hampir seluruhnya memperjuangkan supaya kepentingan pemerintah dapat dilaksanakan dan lebih sedikit mendengar aspirasi masyarakat, terutama kelas bawah.
Jika dalam sistem Presidensil dibutuhkan koalisi pemerintah yang kuat, Insan berpandangan boleh saja, namun setidaknya 40-45% itu jadi oposisi yang mengawasi pemerintah.
Akan tetapi, faktanya kapasitas oposisi masih lemah.
“Selama ini oposisi lemah karena selalu di bawah 40%, dengan komposisi ini seolah parlemen memperjuangkan kepentingan pemerintah dibandingian aspirasi masyarakat bawah", pungkas Insan.
