PANDE.co.id - Dalam persiapan menuju Pemilu 2024, sejumlah partai politik di Indonesia sudah memutuskan daftar calon anggota legislatif (caleg) mereka.
Namun, isu korupsi masih menjadi sorotan tajam, karena masih banyak partai yang mengandalkan eks koruptor untuk berlaga pada pemilihan pada Rabu, 14 Februari 2023 nanti.
Dilansir dari Antikorupsi.org, situs yang dimiliki oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), data yang mereka himpun menunjukkan beberapa partai memiliki caleg eks koruptor dalam daftar mereka.
Partai Golongan Karya (Golkar), yang merupakan salah satu partai politik terkemuka di Indonesia, ditemukan memiliki jumlah caleg eks koruptor terbanyak, yaitu sebanyak 9 orang.
Hal ini tentu saja menciptakan kontroversi, karena Partai Golkar memiliki sejarah panjang dalam politik Indonesia.
Partai Nasional Demokrat (Nasdem), meskipun relatif baru dan pernah menggaungkan partainya akan bubar jika terbukti korupsi, juga tercatat memiliki 7 caleg eks koruptor dalam daftar mereka.
Sementara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) masing-masing memiliki 6 caleg eks koruptor dalam daftar caleg mereka.
Partai politik lainnya juga tidak luput dari kritik terkait eks koruptor dalam daftar calegnya.
Di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Demokrat, ditemukan kalau mereka memiliki 5 caleg eks koruptor di masing-masing partai.
Sementara itu, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki masing-masing 4 caleg eks koruptor.
Di sisi lain, terdapat beberapa partai yang memiliki jumlah caleg eks koruptor yang lebih sedikit.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Buruh memiliki masing-masing 1 caleg eks koruptor dalam daftar caleg mereka.
Isu ini menjadi penting karena keterlibatan eks koruptor dalam politik dapat mempengaruhi integritas dan citra partai politik.
Selain itu, kehadiran caleg eks koruptor juga dapat memicu pertanyaan tentang komitmen partai terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
