PANDE.co.id - Beberapa hari lalu, publik Indonesia menyaksikan berita mengenai MK yang menolak gugatan mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia boleh di bawah usia 40 tahun.
Penolakan gugatan ini menimbulkan berbagai pertanyaan sekaligus pernyataan dari para golongan muda.
Salah satu pernyataan yang muncul berasal dari Cakra Yudi Putra, Partnership Director dari Total Politik.
Pernyataan Cakra mengenai batasan usia minimum ini berlaku untuk berbagai hal, termasuk kepemimpinan.
Ia menekankan bahwa menilai seseorang hanya berdasarkan usia adalah suatu bentuk diskriminasi.
Sementara itu, kematangan individu dipengaruhi oleh perjalanan hidup dan pengalaman yang mereka jalani.
"Terlepas dari arah opini publik yang berkembang, tapi memang batas usia minimum (untuk semua hal), itu sifatnya diskriminatif," ucap Cakra.
Ia melanjutkan, "Usia itu sifatnya naluriah (given dari Tuhan). Sedangkan kapabilitas seseorang itu sangat bervariasi tergantung dari journey-nya yang membentuk kematangan berfikir dan bertindak seseorang."
Ini menunjukkan bahwa ketika kita menetapkan batas usia minimum untuk berbagai hal, kita mungkin melewatkan individu yang sebenarnya berkualitas dan mampu dalam banyak urusan.
Ia mengilustrasikan pandangannya dengan contoh figur pemimpin yang berkualitas namun belum mencapai usia minimum yang ditentukan.
"Bayangin, seandainya hari ini, atau 100 tahun lagi, ada figur pemimpin yang memang berkualitas, namun berumur 39 tahun 359 hari, lantas semua prestasi dan niat pengabdiannya menjadi runtuh!" tegasnya kembali.
Pernyataan Cakra Yudi Putra memicu pertanyaan yang relevan tentang bagaimana kita seharusnya menilai kompetensi seseorang, terutama dalam konteks kepemimpinan.
"Sejak kapan kematangan seseorang hanya dinilai dari usianya semata?" tutupnya.
Sebagian orang mungkin mendukung pandangannya.
