PANDE.co.id - Pemilihan Umum (Pemilu) selalu menjadi momen krusial bagi negara demokratis seperti Indonesia.
Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam proses Pemilu menjadi perhatian utama, dan Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus yang menegaskan pentingnya peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam menjaga netralitas tersebut.
Guspardi mengingatkan bahwa banyak kepala daerah yang, setelah mencalonkan diri dan didukung oleh partai politik (parpol), dapat meminta dukungan dari ASN yang bekerja di bawahnya.
Bahkan, terdapat potensi oknum ASN yang memanfaatkan situasi ini untuk memperoleh promosi jabatan setelah kepala daerah terpilih.
Dalam keterangannya, Guspardi menyoroti perlunya peningkatan kinerja Bawaslu dalam mengawasi masalah netralitas ASN.
Menurutnya, Bawaslu memiliki peran krusial sebagai pengawas pemilu untuk memantau, menyelidiki, dan menegur jika ada indikasi pelanggaran.
Guspardi menegaskan perlunya tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku agar efek jera dapat tercapai.
Legislator Dapil Sumatera Barat II ini menekankan bahwa Bawaslu memiliki tugas dan wewenang yang jelas, termasuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu.
Dengan kewenangannya, Bawaslu memiliki landasan kuat untuk mengawal netralitas ASN, terutama dengan proaktif mengawasi sikap dan tindakan mereka.
Guspardi juga menyarankan agar Bawaslu dapat berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait, seperti Kemenpan-RB, Kementerian Dalam Negeri, dan lembaga lainnya.
Melalui tindakan preventif dan imbauan yang rajin kepada ASN, Bawaslu diharapkan dapat memastikan agar netralitas tetap terjaga.
Sebagai kesimpulan, Guspardi menegaskan bahwa langkah proaktif Bawaslu dalam menyikapi ketidaknetralan ASN adalah suatu keharusan.
Dengan jumlah ASN yang besar dan sebagai tokoh di daerah tempat tinggal mereka, Bawaslu perlu konsisten dan terus menerus menyuarakan pentingnya netralitas ASN secara berkesinambungan.
