PANDE.co.id - Presiden Joko Widodo secara tegas mengkritik maraknya aplikasi yang dibuat oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang hanya berorientasi pada proyek tanpa memberikan dampak signifikan.
Banyak dari aplikasi ini hanya berfungsi sebagai pemenuhan program pemerintah pusat atau daerah tanpa benar-benar memberikan manfaat yang nyata.
Salah satu contoh yang diangkat adalah Platform Merdeka Mengajar (PMM) yang diperuntukkan bagi guru dan kepala sekolah di Kementerian Pendidikan.
Platform PMM diharuskan digunakan oleh semua tenaga pengajar di instansi pendidikan, baik negeri maupun swasta, untuk mengisi administrasi pendidikan.
Meskipun konsep PMM dinilai bagus dan terstruktur, memudahkan guru mencari modul atau materi sesuai mata pelajaran yang diampu, aplikasi ini juga menjadi beban tambahan bagi mereka.
Guru tidak hanya harus menyiapkan administrasi dalam bentuk fisik, tetapi juga wajib mengisi aplikasi PMM.
Mereka harus aktif mengisi materi, mengikuti webinar, atau menjadi kreator pendidikan di PMM.
Hal ini mungkin tidak terlalu bermasalah bagi guru muda, namun bagi guru yang lebih tua atau mendekati masa pensiun, hal ini menjadi beban tersendiri karena harus menyesuaikan diri dengan teknologi baru.
Banyak keluhan dan kritik dari para guru di lapangan mengenai aplikasi PMM, tetapi Kementerian Pendidikan tetap bersikeras menerapkan dan menjalankan platform tersebut.
Secara konten, aplikasi PMM hanya berisi laporan modul, media pembelajaran seperti webinar atau video yang semuanya diunggah ke YouTube.
Pemerintah atau Kementerian Pendidikan seharusnya cukup membuat satu aplikasi yang mencakup semuanya agar lebih mudah diakses dan tidak membebani gadget para tenaga pengajar.
Pergantian kepemimpinan di tingkat kementerian, lembaga, hingga daerah juga dinilai Jokowi sebagai salah satu penyebab munculnya banyak aplikasi baru.
"Bayangkan, karena setiap ganti Menteri ganti aplikasi, ganti Dirjen ganti aplikasi," sindir Jokowi.
Hal yang sama juga terjadi di berbagai pemerintah daerah dan kantor dinas.