PANDE.co.id - Indonesia, setelah bertahun-tahun bergantung pada ekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah, kini melangkah maju dengan solusi inovatif untuk mengurangi defisit transaksi berjalan yang tinggi akibat fluktuasi harga komoditas.
Muhammad Firman Hidayat, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, menyoroti urgensi hilirisasi nikel sebagai langkah awal dalam transformasi dan akselerasi perekonomian Indonesia.
"Investasi belum merata, sebagian besar PMA masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Saat ini, sektor hilirisasi menjadi kontributor utama dalam peningkatan investasi asing, mendorong investasi berkualitas dan industrialisasi di Indonesia Timur," ujar Firman dalam National Perspective Indonesia Economic Outlook 2024 Forum di Jakarta.
Program hilirisasi ternyata berhasil mendorong kinerja ekonomi Indonesia, bahkan menempatkannya sebagai salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20.
Firman optimis bahwa melalui upaya transformasi ekonomi ini, Indonesia dapat mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
Dengan menggenjot hilirisasi nikel, nilai ekspor dari komoditas tersebut meningkat pesat.
Pada 2013, ekspor bijih nikel dan turunannya hanya mencapai USD 5,4 miliar.
Namun, melalui kebijakan hilirisasi, nilai ekspor turunan nikel pada tahun 2022 melonjak menjadi USD 35,6 miliar atau 6,6 kali lipat lebih tinggi.
"Konsistensi surplus perdagangan selama 40 bulan berturut-turut mendukung pencapaian era neraca transaksi berjalan positif, memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan dan memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah," tambah Firman.
Hilirisasi nikel tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan ekosistem yang kompetitif pada rantai nilai baterai litium dan kendaraan listrik.
Sementara tingginya permintaan tenaga kerja mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui pembukaan politeknik dan jurusan baru di kawasan hilirisasi.
Firman menekankan, "Tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, transfer teknologi dan pengembangan SDM menjadi bagian penting dari hilirisasi."
Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk memastikan bahwa hilirisasi berjalan sesuai dengan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).
Regulasi dan standardisasi tentang keberlanjutan berlaku di Indonesia, sedang dikembangkan energi bersih untuk mendukung proyek-proyek mendatang, dan pembuangan limbah industri akan dilakukan dengan seaman mungkin.