PANDE.co.id - Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kennedy Azis, menolak keras usulan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445/2024 sebesar Rp 105 juta per jemaah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya kembali meninjau komponen biaya yang dapat ditekan, sehingga kenaikan tersebut lebih moderat, berkisar antara 1 persen hingga 3 persen.
John Kennedy Azis, politisi dari Fraksi Partai Golkar, menyatakan penolakan tersebut dengan alasan bahwa beberapa calon jemaah haji akan keberatan dengan kenaikan biaya yang signifikan tersebut.
Meskipun pemerintah memberikan beberapa alasan terkait kenaikan BPIH, seperti kenaikan kurs dan penambahan pelayanan, Azis menegaskan bahwa usulan tersebut masih memerlukan pembahasan lebih lanjut.
Salah satu faktor kenaikan biaya yang diusulkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) adalah kenaikan kurs Dolar dan Riyal, serta penambahan layanan.
Meskipun Kemenag mengusulkan biaya penyediaan transportasi bus salawat tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun karena asumsi nilai kurs yang berbeda, terjadi kenaikan dalam usulan tersebut.
John Kennedy Azis juga menyampaikan bahwa telah dilakukan audiensi dengan berbagai pihak terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, dan maskapai seperti Saudi Airlines dan Garuda Indonesia.
Meskipun pihak maskapai belum menetapkan biaya yang harus dikeluarkan, Kemenag sudah lebih dulu menetapkan harganya, sehingga menimbulkan ketidakpastian terkait angka yang diusulkan.
