PANDE.co.id - Komisi III DPR RI tengah bersiap menggelar rapat internal dengan salah satu agenda utamanya adalah membahas rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri dalam menghadapi Pemilu 2024.
Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto atau yang lebih akrab disapa Bambang Pacul menekankan bahwa Pemilu merupakan kegiatan lima tahunan yang membutuhkan pengawasan intensif.
Hal ini dibutuhkan karena dampaknya melibatkan seluruh rakyat Republik Indonesia.
"Nanti akan dibentuk Panja pengawasan pemilu, khusus. Karena pemilu itu adalah sebuah kegiatan yang mengguncang seluruh rakyat republik, nggak ada kegiatan lain kecuali pemilu nasional," ujar Bambang.
Netralitas personel Polri sendiri telah diamanatkan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
Hal ini menyatakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis.
Anggota Polri juga dilarang menggunakan hak memilih dan dipilih.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi III memberikan apresiasi terhadap kesiapan Polri dalam menjaga keamanan dan menjamin pelaksanaan Pemilu 2024.
Fokus utamanya adalah menghasilkan kontestasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Bambang juga mendesak Polri untuk menjaga netralitas dan integritas, serta memberikan sanksi tegas kepada anggota Polri yang terlibat dalam politik praktis.
Komisi III juga mengajak Polri untuk meningkatkan sinergitas dengan penyelenggara pemilu, kejaksaan, TNI, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Semua ini bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, berintegritas, dan menjaga konsistensi serta kepastian hukum.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, menyatakan bahwa pihaknya juga mungkin akan membentuk Panja netralitas Polri mengingat Komisi I telah membentuk Panja serupa untuk TNI.
Sahroni menekankan pentingnya netralitas Polri dalam mengamankan Pemilu 2024, menjaga agar tidak ada keberpihakan kepada kandidat manapun.
