PANDE.co.id - Sejak Presiden Joko Widodo menetapkan kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai prioritas pemerintah pada tahun 2021, Indonesia mencatat kemajuan yang menggembirakan.
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan ekstrem telah menurun dari 2,04% pada Maret 2022 menjadi 1,12% pada Maret 2023.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal di Istana Wakil Presiden, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menjaga tren penurunan kemiskinan ekstrem.
Targetnya adalah mendekati 0% pada tahun 2024, dan Wakil Presiden menekankan konsistensi dalam strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan kelompok masyarakat miskin, dan penurunan jumlah kantong kemiskinan.
Keberhasilan penurunan tingkat kemiskinan didukung oleh penajaman sasaran melalui pemanfaatan data P3KE, konvergensi program, dan perbaikan kualitas implementasi program.
Konvergensi program menjadi kunci sukses untuk menyasar kantong-kantong kemiskinan, sementara perbaikan akurasi pensasaran meningkatkan efektivitas program.
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 menugaskan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan Kementerian/Lembaga dalam meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas.
Kemenko Perekonomian terus berkoordinasi dengan K/L lainnya untuk memonitor dan mengevaluasi program pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah juga melaksanakan program pemberdayaan ekonomi, seperti Program Kartu Prakerja dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Program perlindungan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan beras, juga diterapkan dengan menggunakan data yang terus di-update.
Sebagai bentuk apresiasi, Pemerintah memberikan insentif fiskal kepada 7 provinsi dan 18 kabupaten/kota terbaik dalam penghapusan kemiskinan ekstrem.
Wakil Presiden mendorong penggunaan maksimal dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Dia juga menekankan pentingnya penggunaan data P3KE agar program tepat sasaran dan meminta intensifikasi sinergi antar K/L, pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri.
Pencapaian ini menunjukkan komitmen serius pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem, membawa harapan bagi masyarakat menuju masa depan yang lebih baik.
