PANDE.co.id - Dalam sebuah diskusi online di Jakarta pada Sabtu, 2 Desember 2023, Anggota Komisi I DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldi, menyoroti kekurangan hukum terkait keamanan siber yang dapat menyebabkan terus menerusnya kebocoran data.
Menurutnya, keamanan siber merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan bangsa, karena di dalamnya terdapat banyak rahasia negara yang seharusnya tidak dapat diakses oleh pihak luar.
Bobby menegaskan bahwa penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) pada Oktober 2022 tidak cukup.
Ia memandang perlunya pembentukan Undang-Undang tentang Keamanan Siber sebagai langkah penting untuk memberikan payung hukum yang jelas terkait pengawasan dan penindakan.
"Kurangnya payung hukum keamanan siber, karena selama ini tidak ada. Ya, udahlah, saya jamin akan terjadi lagi (kebocoran data) tahun depan," ungkapnya dengan tegas.
Bobby juga mengkritik sektor politik, hukum, dan keamanan (polhukam) yang seharusnya menjadi fokus Menkopolhukam, Mahfud Md.
Ia menyatakan bahwa tanpa perbaikan di sektor polhukam, keadaan akan tetap sama, karena polisi dan Kominfo memiliki keterbatasan.
Dalam menghadapi tantangan ini, Bobby menekankan pentingnya lembaga publik yang mengelola data pribadi untuk meningkatkan mitigasi risiko guna mencegah kebocoran data di masa depan.
Upaya bersama antara pemerintah dan legislatif dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga keamanan siber dan melindungi data penting negara.
